Jakarta-Dari Rakernas V yang mewajibkan Ketua PDI Perjuangan menentukan posisi politik pemerintahan Prabowo-Gibran, hingga menghimbau pemerintah memangkas biaya kuliah tunggal (UKT), berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.



1.

Musyawarah Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP (PDIP) mewajibkan Ketua PDIP Megawati Sukarnoputri untuk menentukan posisi politik partai melawan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tugas tersebut dilakukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan sikap politik hasil rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Stadion Internasional Beach City Ancol Jakarta, Minggu.

"Rakernas V PDIP memberikan kewenangan penuh kepada Ketua pdip sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDIP dan menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah," kata Puan.

Klik di sini.

2. Ketua Stafus Billy Mambrasar Mengakomodir aspirasi mahasiswa tentang UKT

Staf khusus Presiden Billy Mambrasar mengakomodir aspirasi mahasiswa terkait kenaikan biaya kuliah Tunggal (UKT) yang disampaikan pada kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/5).

Berdasarkan informasi yang diterima di Jakarta, Minggu dini hari, mahasiswa ITB menggelar aspirasi terkait peningkatan UKT yang dinilai terlalu memberatkan saat Billy mengisi kuliah umum bonus kependudukan di ITB.

Aksi tersebut dipimpin oleh mantan kepala Keluarga Mahasiswa (KM) ITB yang disambut hangat oleh seluruh peserta.

Klik di sini

3. Puan: Fraksi PDIP Tugas Rakernas Desak pemerintah turunkan UKT

Ketua DPP PDIP (PDIP) mengatakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menugaskan fraksi PDIP DPR RI untuk mendesak pemerintah turunkan biaya kuliah tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.

Fraksi PDIP di DPR meminta pemerintah mengubah peraturan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang satuan baku biaya operasional perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEXT).

Mencermati kekacauan yang muncul di berbagai kampus akibat kenaikan ukt dan biaya pengembangan kelembagaan yang cukup signifikan, Rakernas V partai meminta fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengimbau pemerintah untuk menekan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024, " kata Puan di Stadion Internasional Beach City, Jakarta. Kata Minggu di Ancol.

Klik lainnya.

4. Rakernas V minta MEGAWATI tetap jadi Ketua PDIP 2025---2030

Puanmaharani, Ketua DPP PDIP (PDIP), menyampaikan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menghimbau agar Megawati Soekarnoptri kembali menjadi ketua umum PDIP periode 2025-2030.

Hal itu disampaikan Puan saat membaca sikap politik akibat rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Stadion Internasional Beach City Ancol Jakarta, Minggu.

" Setelah mendengar pandangan umum DPD PDI-Perjuangan Partai Raquelnas V Indonesia, saya meminta surat wasiat dari guru besar. Megawati Soekarnoputri akan diangkat dan diangkat kembali sebagai Ketua PDI Perjuangan pada Rapat VI tahun 2025 untuk periode 2025-2030," kata Puan.

Lebih banyak klik.

5. Puan: Rakernas V PDIP Meminta Maaf kepada kader Inkonstitusional

Puanmaharani, Ketua Umum Partai Progresif Demokratik (PDIP) PDIP, mengatakan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena ada kader yang tidak mendukung etika politik, bertindak sesuai ideologi partai, dan melanggar konstitusi dan demokrasi.

Puan menyebutkan hal tersebut saat membaca sikap politik akibat rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP yang berlangsung di Stadion Internasional Beach City Ancol Jakarta pada Minggu.

"Rakernas V PDIP menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan tindakan pejabat partai yang tidak mendukung etika politik, tidak disiplin, bertentangan dengan ideologi partai dan melanggar Konstitusi dan demokrasi," kata Puan.

Klik di sini.