Pemerintah Kota Yakupas Mengawasi ASN Untuk Mencegah Perjudian online.

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat (Jakpus) melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya untuk mencegah keterlibatan mereka dalam kasus perjudian dan pinjaman online. "Pemantauan dilakukan melalui Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat dan khususnya melalui Inspektur Pembantu Inspektur Pembina ASN," kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Chaidir, di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis. Wakil Wali Kota Chaidir menjelaskan, pengawasan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). "Ini juga data laporan, datanya masuk dari Kementerian dan biasanya masuk ke Gubernur dulu dan Gubernur bilang ada banyak ASN di DKI yang seperti itu, maka kami langsung selidiki, investigasi dan cek," katanya. Menurutnya, laporan ini terekam. "Sekarang, semua jejak online bisa dengan mudah dipantau," kata Chaidir. Setelah laporan dicek kembali, Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan segera menindaklanjuti ASN yang terlibat dalam perjudian online dengan memberikan sanksi berupa tindakan disiplin.

Hukuman disiplin dibagi menjadi kategori sedang dan berat, mulai dari tidak dibayarkannya tunjangan hingga pencopotan jabatan.

Jika ada laporan yang diterima dari pemerintah pusat dan masuk ke mobile atau online, sediakan saksi-saksi sesuai dengan undang-undang ASN yang berlaku. Tindakan disiplin berat, pemecatan jika terbukti".

Misalnya, dalam kategori sedang, tidak ada tunjangan yang dibayarkan selama sembilan bulan. Chaidir mengatakan, "Setelah itu, jika menjalani hukuman, jabatannya akan diberhentikan, dan jika berat akan lebih berat lagi." Chaidir mengakui bahwa ia tidak dapat memeriksa telepon genggam seluruh ASN karena hal tersebut menyangkut hak dan privasi mereka. Pemerintah Kota Jakarta Pusat terus memantau melalui laporan yang dikirimkan kepada mereka.

25 26 Sebelumnya, Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Ketua Satgas Penindakan Perjudian Online, mengatakan bahwa lima provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Secara khusus, di Jakarta, Satgas Judi Online mencatat bahwa kecamatan Cengkareng memiliki jumlah penjudi tertinggi, yaitu 14.782 orang, dengan total transaksi sebesar Rp 176 miliar.

Selanjutnya, wilayah Kalidales memiliki 9.825 penjudi online dengan total nilai transaksi sebesar Rp 113 miliar. Wilayah Tambora berada di urutan berikutnya dengan 7.916 penjudi, dengan total transaksi mencapai Rp 196 miliar. 31 32 Berikutnya, kecamatan Penjaringan, di mana penjudi online terdeteksi memiliki 7.127 orang, dengan total nilai transaksi sebesar Rp 108 miliar. Kecamatan Kemayoran, di sisi lain, memiliki 6.080 penjudi online dengan total nilai transaksi sebesar Rp 118 miliar.